NUSANTARANEWS.ASIA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, terbuka, dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Wakil Gubernur Kepri, Dr. Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si., dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat tersebut berlangsung pada 10–12 November 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Uji publik ini menjadi tahapan presentasi sekaligus penilaian akhir dari rangkaian Monev Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian dilakukan untuk mengukur sejauh mana badan publik menjalankan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kebijakan, pelayanan kepada masyarakat, serta pertanggungjawaban atas penggunaan kewenangan dan sumber daya publik.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah, melainkan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan mudah diakses, terutama berkaitan dengan kebijakan serta program pembangunan daerah.
“Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah harus hadir memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Nyanyang.
Ia menambahkan, Pemprov Kepri terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik. Hal ini penting agar pelayanan informasi tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
