Nyanyang juga menilai bahwa perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan.
Dengan demikian, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
“Kami ingin keterbukaan informasi menjadi budaya dalam birokrasi pemerintahan, bukan hanya sebatas memenuhi penilaian. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat ikut mengawasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam pembangunan Kepri,” tegasnya.
Melalui keikutsertaan dalam uji publik Monev 2026 ini, Pemprov Kepri diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan informasi publik, meningkatkan profesionalisme badan publik, serta memastikan setiap kebijakan pemerintah dapat diakses dan dipahami masyarakat.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Riau.(Iman Suryanto)
