NUSANTARANEWS.ASIA, NATUNA – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Patimura, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, di sela kunjungan kerjanya di daerah tersebut, Rabu (2/9/2026).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat berjalan dengan standar keamanan pangan dan higienitas yang baik.
Pemerintah Provinsi Kepri menilai kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat menjadi bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
Dalam kunjungan tersebut, Wagub Nyanyang melihat secara langsung seluruh rangkaian proses pengolahan makanan, mulai dari penerimaan bahan baku hingga makanan siap didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Tadi saya koordinasinya, pertama dengan yayasan, terima kasih dari pihak yayasan. Yang keduanya dengan mitranya. Yang ketiga itu dengan kepala SPPG-nya,” ujar Nyanyang.
Ia mengatakan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan bahan pangan seperti sayuran, daging dan buah melalui proses pencucian sebelum masuk ke tahap pengolahan.
“Kita lihat kualitasnya, kita masuk barang masuk, ada pencucian, penyediaan di situ. Sayurnya, dagingnya, buah-buahannya di situ. Kita lihat pemotongannya juga, pemotongan diproduksi, produksi nanti ada pemorsian, pemorsian baru dikirim ke penerima manfaat,” katanya.
Menurut Nyanyang, standar higienitas tidak hanya berhenti pada proses memasak. Pengelolaan limbah, kualitas air hingga sistem sanitasi juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
Dalam peninjauan itu, ia melihat pengelolaan limbah SPPG yang telah menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Limbahnya melalui IPAL, dan ini sudah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” ujarnya.
Wagub Nyanyang menekankan pentingnya memastikan sumber dan kualitas air yang digunakan dalam seluruh proses pengolahan makanan. Menurut dia, kualitas air merupakan salah satu faktor krusial dalam menjaga keamanan pangan.
“Yang sudah mendapatkan SLHS berarti kita lihat uji bakterinya, airnya dari mana, hasilnya dari mana. Kita bisa lihat, karena semua yang bermasalah itu air,” katanya.
Ia menambahkan, kualitas air juga perlu dipantau melalui pemeriksaan parameter mikrobiologi, termasuk coliform, guna memastikan air yang digunakan memenuhi standar kebersihan.
“Airnya diukur di sini, kita bisa lihat coliform-nya, bisa kita lihat higienisnya,” kata Nyanyang.
Dari sisi pengawasan, Pemerintah Provinsi Kepri memastikan pemantauan terhadap kualitas makanan akan dilakukan secara berkelanjutan.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Dinas Kesehatan akan terus melakukan pengawasan terhadap aspek higienitas makanan sebelum dikonsumsi penerima manfaat.
“Dan dari BPOM, Dinas Kesehatan akan terus memantau terkait higienis makanan yang akan diberikan kepada penerima manfaat,” ujarnya.
Menurut Nyanyang, pengawasan yang ketat diperlukan agar program pemenuhan gizi tidak hanya mengejar aspek kuantitas makanan yang didistribusikan, tetapi juga memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, sehat dan memenuhi standar.
Langkah tersebut sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menjadikan program pemenuhan gizi sebagai investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah, termasuk di wilayah kepulauan seperti Natuna.
Dengan standar pengolahan yang baik, pengawasan kualitas air, sanitasi serta kontrol keamanan pangan, keberadaan SPPG diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus mendukung agenda peningkatan kualitas generasi penerus di Kepri. (Iman Suryanto)
