Nyanyang menegaskan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.
Pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional (BGN), koordinator wilayah, inspektorat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karantina, dinas terkait, sekolah, yayasan, hingga mitra SPPG perlu memperkuat koordinasi.
Menurutnya, pengawasan secara bersama-sama menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang diproduksi aman dan layak dikonsumsi oleh penerima manfaat.
“Kita harus awasi bersama karena ini merupakan program masyarakat yang menjadi perhatian Bapak Presiden. Kita ingin program ini berjalan dengan baik, terus ditingkatkan dan diawasi bersama-sama,” tegasnya.
Ia berharap perbaikan terhadap sejumlah fasilitas tersebut dapat segera dilakukan sehingga proses produksi dan pemorsian makanan dapat berlangsung secara optimal.
Nyanyang juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan pengawasan tersebut, mulai dari BPOM, karantina, kepala sekolah, Dinas Pertanian, yayasan dan mitra, hingga koordinator wilayah dan tim terkait di Kota Batam.
Ia menilai kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan program MBG dapat memberikan manfaat secara maksimal sekaligus meminimalkan potensi terjadinya gangguan keamanan pangan.
“Dengan kekompakan dan pengawasan bersama, insyaallah risiko keracunan dapat kita hindari. Kita jadikan satu kesatuan agar SPPG benar-benar diterima dengan baik oleh anak-anak penerima manfaat,” ujar Nyanyang.
Program MBG tersebut menyasar penerima manfaat dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), hingga penerima manfaat di posyandu.
Pengawasan terhadap dapur SPPG menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG, khususnya dari sisi keamanan pangan, kapasitas produksi, kebersihan fasilitas, hingga pengelolaan limbah. (Iman Suryanto)
