NUSANTARANEWS.ASIA, BATAM — Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mewaspadai sejumlah faktor yang berpotensi kembali memberikan tekanan terhadap inflasi pada Oktober 2026. Pergerakan harga emas dunia dan komoditas hortikultura, khususnya cabai, menjadi perhatian utama.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri, Rony Widijarto P, mengatakan volatilitas harga emas dunia masih tinggi di tengah ketidakpastian arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau The Fed serta dinamika geopolitik global.

“Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan harga dan tekanan inflasi,” kata Rony.

Selain harga emas, BI Kepri juga mencermati potensi imported inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor. Tekanan tersebut dapat merambat ke harga barang di dalam negeri apabila terjadi perubahan harga komoditas maupun nilai tukar.

Faktor lain yang menjadi perhatian adalah perkembangan harga komoditas hortikultura. Cabai merah dan cabai rawit dinilai perlu diantisipasi karena pergerakan harganya sangat dipengaruhi kondisi produksi dan pasokan dari daerah sentra.

Menurut Rony, pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter, tetapi juga membutuhkan koordinasi pemerintah daerah, BI, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan.

BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kepri terus memperkuat berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

Sepanjang September 2026, sejumlah agenda pengendalian inflasi telah dilakukan, antara lain High Level Meeting TPID se-Provinsi Kepri, Rapat Koordinasi TPID Kota Batam, serta penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara rutin di sejumlah kabupaten/kota.

Selain menjaga pasokan pangan, pemerintah juga mendorong penguatan produksi dari sisi hulu. Salah satunya melalui penyaluran sarana dan prasarana ketahanan pangan kepada kelompok tani unggulan di Kepri.

Sinergi tersebut kemudian diperkuat melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program ini diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Memasuki Oktober, BI bersama TPID akan melanjutkan berbagai langkah pengendalian dengan mendorong peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, serta penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD).

Koordinasi antarlembaga juga akan terus diperkuat untuk mengantisipasi gejolak harga komoditas strategis.

“Langkah-langkah tersebut diarahkan agar inflasi Kepri hingga akhir 2026 tetap terkendali dalam sasaran inflasi nasional,” demikian arah kebijakan pengendalian inflasi BI Kepri.

Sasaran inflasi yang menjadi acuan berada pada kisaran 2,5 persen ± 1 persen.

Dengan demikian, perkembangan harga cabai, pasokan pangan, harga komoditas global, serta potensi imported inflation akan menjadi sejumlah indikator penting yang dipantau dalam menjaga stabilitas ekonomi Kepri memasuki kuartal terakhir 2026. (Iman)