“Ada dua dapur yang belum ada surat penetapan penerima manfaat sementara (SPS). Terhadap dua dapur ini kita cek dulu SLHS. Kalau sudah lengkap, kami berkenan membuatkan surat dukungan untuk segera dioperasionalkan lagi,” ujarnya.
Dua dapur yang menjadi perhatian tersebut yakni SPPG Natuna Bunguran Timur Laut Tanjung serta SPPG Kota Tanjungpinang Bukit Bestari Tanjungpinang Timur 2.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjamin pemenuhan standar layanan dan penerima manfaat program.
Selain mengevaluasi kesiapan dapur SPPG, Pemprov Kepri melalui satuan tugas terkait juga tengah melakukan pemutakhiran data penerima manfaat.
Wagub Nyanyang menyebut proses tersebut dilakukan bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan guna memastikan data penerima manfaat lebih akurat.
“Saat ini Satgas sedang melakukan updating data penerima manfaat bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Updating data ini targetnya akan selesai akhir Oktober,” katanya.
Menurut dia, pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam memastikan program pemenuhan gizi tepat sasaran, terutama dalam menyesuaikan jumlah penerima manfaat dengan kesiapan dapur SPPG yang beroperasi di masing-masing wilayah.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus melakukan koordinasi dan evaluasi agar dapur-dapur yang masih suspend dapat segera memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan kembali memberikan layanan kepada masyarakat.(***)
