Nyanyang juga menaruh harapan besar agar organisasi tersebut ikut mendorong lahirnya generasi muda Kepri yang memiliki daya saing, karakter kuat, serta kemampuan kepemimpinan untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Pelantikan kepengurusan MD KAHMI dan Forhati Tanjungpinang periode 2026–2031 turut dihadiri Ketua Umum Majelis Wilayah (MW) KAHMI Kepri Suryadi serta sekitar 200 undangan dari unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, penyelenggara pemilu, lembaga adat, organisasi kemahasiswaan, dan alumni HMI.
Dalam sambutannya, Ketua Umum MW KAHMI Kepri, Suryadi, meminta pengurus yang baru dilantik segera menjalankan roda organisasi dan menjaga soliditas ant alumni.
Ia menekankan bahwa MD KAHMI merupakan ujung tombak organisasi di tingkat kabupaten dan kota. Karena itu, pengurus harus mampu menjaga marwah serta independensi organisasi sekaligus mendorong seluruh alumni HMI memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua Umum MD KAHMI Tanjungpinang, Andi Irawan, menegaskan bahwa pergantian kepengurusan harus menjadi momentum memperkuat komitmen terhadap cita-cita perjuangan HMI.
Ia menilai KAHMI memiliki kekuatan intelektual, moral, dan sosial yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“KAHMI harus hadir memberikan gagasan, pemikiran, solusi, dan keteladanan,” tegas Andi.
Andi juga mengusung visi menjadikan MD KAHMI Tanjungpinang sebagai organisasi yang solid dalam persaudaraan, kuat dalam intelektualitas, serta hadir dalam pengabdian. Ia ingin membangun organisasi yang mandiri, produktif, kritis, dan konstruktif.
Rangkaian pelantikan dilanjutkan dengan seminar nasional bertema tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi.
Seminar tersebut menghadirkan Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, serta Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Strategi dan Riset periode 2026–2030, Joemarthine Chandra.
Dalam pemaparannya, Syafrida menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, termasuk KAHMI, dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan mengawasi kualitas pelayanan publik.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan di Tanjungpinang, mulai dari kebersihan, penataan kota, kondisi pintu masuk pelabuhan hingga kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Joemarthine Chandra menjelaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran hingga penyelenggaraan pelayanan publik. Keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat pengawasan dan mendorong pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
Melalui kepengurusan baru tersebut, KAHMI dan Forhati Tanjungpinang diharapkan mampu memperkuat tradisi intelektual, menjaga independensi, serta menjadi mitra kritis dan konstruktif pemerintah dalam mengawal pembangunan Kepulauan Riau.
Dengan demikian, kekuatan alumni tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan sejarah organisasi, tetapi juga hadir sebagai kekuatan pemikiran dan pengabdian untuk masa depan daerah.(IMAN)
