NUSANTARANEWS.ASIA, JAKARTA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan kondisi sistem keuangan nasional pada triwulan II 2026 tetap terjaga solid dan resilien. Ketahanan fiskal, moneter, serta sektor keuangan domestik dinilai mampu menahan gejolak eksternal akibat eskalasi konflik geopolitik global dan volatilitas pasar keuangan dunia.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Rapat Berkala KSSK III Tahun 2026 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan II 2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat. Koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antarotoritas menjadi kunci penopang momentum pertumbuhan ekonomi,” tulis KSSK dalam keterangan resminya, Senin (3/8/2026).
Tekanan eksternal meningkat menyusul re-eskalasi intensitas perang antara Amerika Serikat dan Iran pada awal Juli 2026 yang sempat menghambat lalu lintas perdagangan di Selat Hormuz.
Dampaknya, harga minyak dan komoditas strategis melonjak, memicu ketidakpastian pasar finansial global serta mendorong IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2026 menjadi 3,0% yoy.
Meski demikian, perekonomian Indonesia diprakirakan tetap mampu tumbuh kuat dalam kisaran 5,6% hingga 6,0% yoy sepanjang tahun 2026. Solidnya ekonomi nasional ditopang oleh daya beli masyarakat yang terjaga, efektivitas jaring pengaman sosial, proyek hilirisasi, serta percepatan belanja program prioritas pemerintah.
Di sektor moneter, rupiah kembali menguat ke level Rp17.994 per dolar AS per 31 Juli 2026, didukung oleh cadangan devisa yang tetap tebal sebesar USD145,6 miliar. Sementara itu, tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2026 terjaga rendah di level 2,88% yoy.
Kinerja APBN hingga triwulan II 2026 terus menjalankan peran strategis sebagai shock absorber. Realisasi Pendapatan Negara tercatat melesat 21,4% yoy menjadi Rp1.459,4 triliun, terutama ditopang Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.035,7 triliun (tumbuh 24,6% yoy) berkat optimalisasi implementasi sistem Coretax.
Di sisi lain, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp1.656,0 triliun (tumbuh 17,8% yoy) untuk mendanai berbagai program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyerap anggaran Rp101,1 triliun bagi 63,13 juta penerima, Sekolah Rakyat (Rp13,1 triliun), serta penyaluran bantuan sosial seperti PKH dan Kartu Sembako.
Stabilitas perbankan juga terjaga sangat memadai. Kredit perbankan pada Juni 2026 mampu tumbuh double digit sebesar 12,67% yoy menjadi Rp9.080,9 triliun dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) gross yang sangat terkendali di angka 2,09%. Permodalan bank (Capital Adequacy Ratio/CAR) juga berada pada level tebal yakni 23,70%.
Untuk menjaga momentum, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan moneter pro-stability dan makroprudensial pro-growth, termasuk menahan BI-Rate di level 5,75% pada RDG Juli 2026 serta memperluas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
OJK turut mengambil langkah proaktif, di antaranya mempercepat pembaruan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) maksimal 3 hari kerja setelah pelunasan per 1 Juli 2026, serta mengencangkan aturan pelindungan konsumen dari aktivitas Financial Influencer melalui POJK Nomor 6 Tahun 2026.
Sementara itu, LPS memastikan keamanan dana nasabah dengan jangkauan penjaminan rekening simpanan Bank Umum sebesar 99,94%. LPS juga terus mematangkan persiapan Program Penjaminan Polis (PPP) yang ditargetkan mulai berlaku efektif paling lambat Januari 2028.
KSSK menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat coordinated policy response, serta mendukung sektor riil demi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Rapat berkala KSSK selanjutnya dijadwalkan bakal digelar pada Oktober 2026 mendatang. (Iman)
