SIMAKDARA dikembangkan untuk mendukung keterpaduan berbagai tahapan administrasi pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan, verifikasi, hingga pengelolaan barang milik daerah dan database kendaraan dinas.
“Melalui aplikasi ini, informasi yang sebelumnya dikelola melalui proses administrasi terpisah dapat dihimpun dan disajikan secara lebih sistematis,” tegas Nyanyang.
Pihaknya juga menegaskan bahwa sejumlah fitur yang tersedia mencakup digitalisasi dokumen, pemantauan realisasi belanja, pencatatan aset, serta pemantauan pengguna dan lokasi aset daerah.
SIMAKDARA juga dilengkapi dashboard eksekutif yang menyajikan informasi mengenai pagu anggaran, proses pengadaan, realisasi belanja, tahapan verifikasi keuangan, dan pengelolaan aset dalam satu tampilan terpadu.
“Dengan dukungan fitur tersebut, diharapkan dapat memantau perkembangan administrasi secara lebih menyeluruh, mengidentifikasi potensi kendala sejak dini, serta menentukan langkah tindak lanjut berdasarkan informasi yang tersedia,” tegasnya.
Dalam pengelolaan barang milik daerah, tambahnya, aplikasi ini juga dirancang untuk membantu pengurus barang menatausahakan data aset dan mendukung proses penginputan data ke aplikasi e-BMD Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Suharyanto mengatakan, SIMAKDARA tidak hanya dikembangkan sebagai aplikasi teknologi informasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki proses kerja dan meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan.
Menurutnya, integrasi informasi menjadi kebutuhan penting agar pelaksanaan tugas administrasi dapat berlangsung lebih sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“SIMAKDARA hadir sebagai inovasi transformasi digital yang tidak hanya mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, tetapi juga berpotensi untuk diadopsi dan dikembangkan oleh perangkat daerah lainnya di Indonesia,” ujar Suharyanto.
Dengan mengusung semangat “Terintegrasi, Akurat, dan Terpercaya”, aplikasi ini diharapkan dapat membantu aparatur menjalankan tugas secara lebih terarah serta mempercepat pemenuhan kebutuhan data bagi pimpinan.
“Melalui integrasi informasi, proses pemantauan dapat dilakukan secara lebih terarah, sementara kebutuhan data bagi pimpinan diharapkan dapat dipenuhi dengan lebih cepat dan terstruktur,” tutup Nyanyang.
Dengan adanya peluncuran SIMAKDARA juga diharapkan menjadi dorongan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kepri untuk semakin mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Pengembangan sistem administrasi berbasis digital perlu diikuti dengan konsistensi pemutakhiran data, kesiapan sumber daya manusia, serta koordinasi ant unit kerja agar manfaat aplikasi dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Integrasi sistem ini diharapkan turut memperkuat koordinasi antara pengelola anggaran, bendahara, pejabat pengadaan, verifikator keuangan, dan pengurus barang sehingga setiap tahapan pengelolaan keuangan dan aset dapat berjalan lebih tertib.
Selain dimanfaatkan di lingkungan Pemprov Kepri, SIMAKDARA juga berpotensi menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain yang ingin mengembangkan sistem pengelolaan keuangan, aset, dan kendaraan dinas sesuai kebutuhan masing-masing. (Iman Suryanto)
