Di sisi lain, posisi strategis tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan keamanan. Mulai dari penyelundupan barang ilegal, perdagangan orang, penyelundupan narkotika, kejahatan lintas negara, penyelundupan bahan bakar, tenaga kerja nonprosedural, hingga ancaman keamanan siber dan potensi konflik akibat dinamika geopolitik kawasan.
Karena itu, Nyanyang menilai pembentukan Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah menjadi sangat penting dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di wilayah Kepri.
“Kehadiran Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah menjadi sangat krusial sebagai institusi yang memiliki mandat dalam menyelenggarakan pertahanan negara melalui penguatan pertahanan kewilayahan, pembinaan teritorial, serta peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman,” jelasnya.
Nyanyang mengatakan, terbentuknya Kodam XXV juga menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif sehingga aktivitas pemerintahan, investasi, perdagangan serta pembangunan sektor maritim di Kepri dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Dengan terbentuknya Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah menjadi bagian penting dari sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” katanya.
Ia menambahkan, kerja sama antara Pemprov Kepri dan jajaran TNI selama ini telah berjalan baik, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Sejumlah bentuk kolaborasi tersebut antara lain melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), penanganan pandemi Covid-19, menjaga kondusivitas keamanan masyarakat melalui peran Babinsa, serta program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Pemprov Kepri juga memberikan dukungan berupa bantuan insentif kepada Babinpotmar, Babinpotdirga, Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebesar Rp2,5 juta per personel.
“Sinergi ini perlu terus diperkuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi vertikal, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh unsur Forkopimda dalam menangani isu-isu strategis,” ujar Nyanyang.
Ia menyebut isu seperti narkotika, perdagangan orang, penyelundupan, radikalisme dan berbagai bentuk kejahatan transnasional membutuhkan respons yang cepat serta kolaboratif.
Nyanyang juga menyampaikan bahwa sinergi antarlembaga turut mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kepri.
