redaksi

570 KIRIMAN0 KOMENTAR
http://nusantaranews.asia

Ikan Napoleon dan Kerapu Jadi Andalan Ekonomi Natuna, Wagub Kepri Dorong Pengembangan Budidaya

NUSANTARANEWS.ASIA, NATUNA – Potensi ekonomi kelautan Kepulauan Riau (Kepri) kembali mendapat perhatian. Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, turun langsung melakukan panen ikan napoleon dan kerapu di Sedanau, Kabupaten Natuna, Selasa (1/9/2026).

Pemprov Kepri Bidik Hilirisasi Perikanan Natuna untuk Tingkatkan Pendapatan Nelayan

NUSANTARANEWS.ASIA, NATUNA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendorong penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Komitmen tersebut terlihat saat Wakil...

Dari Sawah Bunguran Batubi, Wagub Nyanyang Dorong Natuna Jadi Lumbung Pangan Perbatasan

NUSANTARANEWS.ASIA, NATUNA – Di tengah hamparan sawah Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, persoalan pertanian tidak berhenti pada berapa ton padi yang bisa dipanen. Di balik bulir-bulir padi yang menguning, ada cerita tentang ekonomi masyarakat, kepastian penghidupan petani, hingga ketahanan pangan sebuah daerah yang berada di wilayah perbatasan.

HKTI Dorong Revitalisasi Tambak dan Perluasan Lahan Sawah di Lingga

NUSANTARANEWS.ASIA, BATAM – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mendorong penguatan sektor pertanian dan bahari di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri), sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I DPD HKTI Kepri yang digelar di Hotel Aston...

HKTI Kepri Dorong Ekosistem Pertanian Terintegrasi, Petani Tanjungpinang Disiapkan Masuk Pasar Digital

NUSANTARANEWS.ASIA, BATAM – Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendorong penguatan ekosistem pertanian dan pangan melalui integrasi rantai pasok mulai dari produksi petani hingga pemasaran kepada konsumen. Langkah tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Kerja...

HKTI Kepri Dorong Ketahanan Pangan, Rantai Pasok Pertanian dari Hulu hingga Hilir Mulai Diintegrasikan

NUSANTARANEWS.ASIA, BATAM – Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendorong penguatan ekosistem pertanian dan pangan melalui integrasi rantai pasok dari tingkat petani hingga pasar. Upaya tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I...

HKTI Kepri Perkuat Konsolidasi dan Kolaborasi, Fokus Jaga Ketahanan Pangan Daerah

NUSANTARANEWS.ASIA, BATAM – Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I di Hotel Aston Batam, Senin (31/8/2026), dengan fokus memperkuat konsolidasi organisasi serta membangun kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan ketahanan pangan daerah. Rakerda...

Investasi Batam Semester I 2026 Capai Rp38,97 Triliun, BP Batam Bidik Pertumbuhan Ekonomi

NUSANTARANEWS.ASIA, BATAM - Di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad – Li Claudia Chandra sebagai Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, Batam terus mendorong transformasi layanan investasi dengan berbagai upaya. Beberapa di antaranya melalui penguatan kepastian regulasi, percepatan pelayanan, serta penataan dan pengembangan kawasan untuk menciptakan iklim investasi yang...

Energi Bersih Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan, Kepri Andalkan PLTS

NUSANTARANEWS.ASIA, BATAM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mempercepat pemerataan akses energi hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal. Program yang merupakan bagian dari roadmap pembangunan PLTS 2025–2027 melalui kerja sama dengan PT PLN (Persero)...

Sorot Penagihan Surut Tarif Pelabuhan, Pemerhati Kebijakan Publik Duga Personel BP Batam Salah Tafsirkan UU Pelayaran


NUSANTARANEWS.ASIA, BATAM  - Pengelolaan kepelabuhanan di Kawasan Bebas Batam kembali memicu polemik hukum berkepanjangan. Kebijakan Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan BP Batam yang menagih selisih tarif kapal luar negeri (USD) secara berlaku surut (retroaktif) atas nota-nota tagihan masa lalu dinilai melanggar prinsip kepastian hukum dan cacat administrasi...