NUSANTARANEWS.ASIA, KARIMUN – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyoroti belum beroperasinya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) Provinsi Kepulauan Riau.
Padahal, sejumlah fasilitas telah siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Nihayatul, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu segera menyelesaikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) serta memperjelas payung hukum operasional SPPG agar pelayanan kepada masyarakat tidak terus mengalami penundaan.
“Pengelolaan dan reformasi di BGN memang harus dilakukan. Namun jangan sampai program ini menghambat hak anak-anak kita untuk mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Nihayatul saat meninjau SPPG Tanjung Hutan, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Rabu (8/7/2026).
Politisi Fraksi PKB tersebut menjelaskan bahwa wilayah 3T memiliki tantangan geografis dan kondisi pelayanan yang berbeda dengan daerah lainnya.
Karena itu, diperlukan regulasi teknis yang lebih spesifik agar operasional SPPG dapat berjalan efektif sesuai karakteristik daerah.
Ia menegaskan, kejelasan SOP beserta dasar hukum operasional menjadi faktor penting agar SPPG yang telah siap tidak lagi terkendala persoalan administratif.
“Kita berharap untuk dapur di wilayah 3T ini segera ada SOP yang jelas, payung hukumnya juga jelas, sehingga tidak ada kendala lagi untuk segera beroperasi. Dengan begitu anak-anak kita bisa segera mendapatkan makan bergizi gratis,” tegasnya.
Nihayatul juga berharap proses restrukturisasi di Badan Gizi Nasional dapat menjadi momentum untuk mempercepat penyusunan SOP, baik untuk seluruh SPPG secara nasional maupun aturan khusus bagi wilayah 3T.
Menurutnya, masih banyak SPPG di daerah 3T yang telah memenuhi kesiapan operasional, namun belum dapat memberikan pelayanan karena belum adanya kepastian regulasi.
Sebagai bentuk komitmen pengawasan, Komisi IX DPR RI akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional guna mendorong percepatan langkah-langkah strategis.
Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat operasional SPPG di wilayah 3T sehingga Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan manfaatnya oleh anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
Percepatan operasional SPPG dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan pemerataan akses gizi bagi anak-anak Indonesia, sekaligus mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas pemerintah di seluruh wilayah, termasuk kawasan 3T.(***)
